MEDIATANGSEL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan mengambil alih sebagian tanggung jawab perbaikan jalan rusak di beberapa daerah. Setelah Lampung dan Jambi, kini beberapa ruas jalan di Sumatera Utara (Sumut) akan diperbaiki pemerintah pusat.
Jokowi menegaskan, tujuan perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot pemerintah adalah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Karena, menurutnya, jika jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.
“Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi, itu rusak parah. Itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur,” kata Jokowi dalam keterangannya di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumut, Rabu (17/05/2023). Dikutip dari situs resmi Sekretariat Presiden.
Jokowi meyakinkan perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumut akan segera dikerjakan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi, tetapi juga jalan di Asahan.
“Ya, langsung dikerjakan, nanti, insyaallah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan, karena identifikasi kita sudah komplit,” tegas Jokowi.
Selain di dua jalan tersebut, Jokowi juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Provinsi Sumut.
“Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu,” imbuhnya.
Lebih jauh, Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumut.
Namun demikian, Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
“Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat,” tegas Jokowi lagi. [*]
Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
