MEDIATANGSEL.COM – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengapresiasi kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pertamina Patra Niaga terkait Migrasi Data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dan Subsidi Tepat.
Saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara KKP dengan Pertamina Patra Niaga yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (15/08/2023), Moeldoko menyoroti bahwa adanya MoU Migrasi Data KUSUKA kedepannya agar dipertanggungjawabkan dengan pemanfaatan data yang transparan untuk pendistribusian BBM bersubsidi untuk mendukung nelayan kecil.
Moeldoko turut menambahkan, dengan adanya sinkronisasi data antara KKP dan Pertamina Patra Niaga dapat mengurangi isu penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. “Kita sering dengar permasalahan kuota, ini bisa dari data yang belum sinkron atau penyelewengan, harapan saya setelah MoU ini gak ada keluhan seperti itu,” tegas Moeldoko.
Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan KSP akan terus mendorong Kementerian/Lembaga untuk sinkronisasi data nelayan yang masuk dalam Program KUSUKA. Sehingga, pendistribusian BBM bersubsidi bagi para nelayan yang sudah berbasis data akan mewujudkan Ekonomi Biru yang menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai spirit utama poros maritim dunia.
Panglima TNI 2013-2015 ini meyakini pelayanan publik yang prima harus didukung oleh data yang lengkap agar kebijakan yang dirumuskan dan diambil lebih terarah dan tepat sasaran. “Distribusi yang tepat sasaran dan data yang transparan ini bisa dukung nelayan kita lebih berdaya,” ungkapnya.
“Kita sering bilang negara hadir dalam persoalan masyarakat, dan itu betul kita jalankan, kita ingin pastikan. Seperti kemarin dalam pilot project KUSUKA dan digitalisasi BBM subsidi nelayan di Koja, kita pastikan ini semua tepat sasaran dengan data,” ujar Moeldoko.
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta menyampaikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyaluran kuota BBM bersubsidi, terutama bagi para nelayan yang ada di daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh pendataan nelayan yang terdaftar dalam Program KUSUKA hanya mencapai 27 persen dari total satu juta jumlah nelayan yang tersebar di Indonesia.
“Dari data serahan BBM hanya terpenuhi sebanyak 30 persen dari kuota 2,3 juta kiloliter semoga bisa segera terpenuhi hingga 100 persen, terutama optimalisasi kartu KUSUKA sebagai basis data tunggal bagi nelayan” ungkap Febry. [*]
