MEDIATANGSEL.COM – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel). Terbaru, kota yang masih berusia 14 tahun ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022.
Capaian WTP ini merupakan yang ke-11 kalinya bagi Pemkot Tangsel dan yang kedua di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Emmy Mutiarini, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang, pada Jumat (12/05/2023).
“Alhamdulilah, kita sudah menerima laporan dari BPK. Hasilnya Tangerang Selatan kembali meraih opini WTP ketujuh kalinya berturut-turut dan ini keseluruhan yang ke-11 kalinya,” ucap Wali Kota Benyamin.
Baginya, raihan ini berkat kerja keras seluruh pihak. Baik itu pemerintah dan juga stakeholder terkait yang membantu dan memastikan komitmen Pemkot Tangsel dalam tanggung jawabnya mengelola keuangan daerah.
“Tentu saja ini menjadi motivasi kami, memacu adrenalin kinerja teman-teman, untuk terus sesuai patuh terhadap aturannya, output dan outcome-nya serta benefit-nya ini terus kita perhatikan,” ucapnya.
Terkait dengan tindak lanjut rekomendasi dari BPK, ia menegaskan akan segera membahasnya dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD.
“Walaupun tadi sudah disampaikan kami berada di atas rata-rata nasional, tetapi kami ingin meningkatkan di angka yang sangat ideal. Karena sejauh ini Pemkot Tangsel telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sekitar 85,75 persen dan ini akan saya tingkatkan mudah-mudahan bisa sampai 90 persen,” katanya.
Sementara itu, disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Emmy Mutiarini bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Termasuk yang dilakukan ke Pemkot Tangsel.
“Jadi Pemkot Tangsel telah menindaklanjuti 614 rekomendasi dari 716 rekomendasi atau 85,75 persen,” jelasnya.
“Dengan demikian masih ada sisanya yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Untuk itu, ia berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Adv)
