MEDIATANGSEL.COM – Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan mahalnya biaya seragam dan perlengkapan sekolah di berbagai Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Tak tanggung-tanggung nilainya bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Padahal Pemerintah Kota Tangsel telah melayangkan janji manis soal sekolah gratis.
Janji manis dan fenomena biaya seragam dan perlengkapan yang mahal menimbulkan tanda tanya besar, benarkah sekolah negeri di Kota Tangsel benar-benar dilakukan secara gratis?
Jupri Nugroho dari Komunitas Wartawan Pemantau Pendidikan di Tangsel mengungkapkan sejumlah temuan mencengangkan.
Pantauan wartawan pada hari pertama masuk sekolah, Senin (14/07/2025), banyak orang tua dibuat kelimpungan karena diminta membayar biaya seragam dalam jumlah besar secara tunai.
Tak adanya skema cicilan memperparah kondisi, terlebih di tengah kebutuhan lain yang harus dipenuhi di awal tahun ajaran baru.
Di salah satu SMPN di wilayah Serpong, misalnya, siswa laki-laki dikenakan biaya seragam sebesar Rp1.140.000, sementara siswa perempuan harus membayar hingga Rp1.350.000.
Di SMPN lain di wilayah Muncul, Setu, harga seragam bahkan mencapai Rp1.445.000. Sedangkan di sekolah favorit di Serpong, biaya seragam tetap tidak murah, yakni Rp950.000.
“Keluhan serupa juga datang dari SMPN di Jurangmangu, Pondok Aren. Orang tua mengaku harus mengeluarkan hingga Rp1.700.000 untuk berbagai perlengkapan seperti seragam olahraga, batik, baju muslim, atribut sekolah, serta tambahan untuk kegiatan LDKS dan tes IQ,” jelas Jupri.
Yang memperparah, menurut Jupri, seluruh pembayaran harus dilakukan secara lunas. Tidak ada sistem cicilan, dan itu sangat membebani para wali murid.
Meski begitu, pihak sekolah menyatakan bahwa seragam tidak diwajibkan seluruhnya. Ketua koperasi di salah satu SMPN wilayah Pamulang, Azis, menyebut bahwa hanya sebagian item yang bersifat wajib.
“Yang diwajibkan hanya sekitar Rp700.000-an. Sisanya opsional. Tapi kalau ingin lengkap, totalnya bisa mencapai Rp2.050.000,” ujar Azis.
Namun, klaim tersebut berbanding terbalik dengan pengalaman wali murid di lapangan seperti yang dilontarkan salah satu orang tua bernama Ana.
Ana, orang tua siswa SMPN di Pamulang, mengaku diarahkan langsung ke sebuah ruangan khusus untuk mengambil paket seragam lengkap senilai Rp2.050.000. Paket itu mencakup semua kebutuhan dari Senin hingga Jumat, termasuk sepatu dan topi.
“Kami disuruh masuk ke ruang tertentu. Petugasnya mengaku dari Komite Sekolah. Tidak ada penjelasan soal alternatif pembelian lain, harus di situ,” katanya.
Sementara itu, Kepala SMPN di wilayah Setu, Muslih, belum memberikan tanggapan terkait harga seragam di sekolahnya yang mencapai Rp1.445.000.
Minimnya transparansi, tidak tersedianya pilihan pembelian di luar sekolah, serta tekanan sosial yang dirasakan para orang tua membuat praktik ini terasa seperti pemaksaan terselubung.
Padahal, program sekolah gratis seharusnya tidak hanya sebatas membebaskan biaya SPP, tetapi juga menjamin akses pendidikan yang adil dan terjangkau bagi semua kalangan.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan di kalangan publik dan pemerhati pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Tangsel pun didesak segera turun tangan dan mengevaluasi praktik penjualan seragam di sekolah-sekolah negeri.
Poin-poin penting yang perlu dibenahi antara lain transparansi harga, penyediaan opsi pembayaran secara mencicil, serta kebebasan bagi orang tua untuk membeli seragam di luar koperasi sekolah. [*]
